ANGGARAN SEKOLAH GRATIS MENURUN

ANGGARAN SEKOLAH GRATIS MENURUN

Terakhir Diperbaharui (Kamis, 15 April 2010 08:12) Ditulis oleh H. KUDI RUKADI Kamis, 15 April 2010 08:05

Bantuan Sekolah Gratis Mengalami Penurunan

BANDUNG, (PR).-
Pemerintah Kota Bandung menurunkan besaran alokasi bantuan bagi sekolah gratis di semua tingkat pendidikan. Penurunan terjadi hampir 30 persen lebih dibandingkan dengan alokasi yang dianggarkan tahun lalu.

"Seperti di sekolah kami misalnya, untuk tingkat SMK biasanya memperoleh anggaran Rp 140 juta, tapi sekarang hanya Rp 125 juta. Ada juga di SMA yang lain, dari biasanya Rp 130 juta menjadi Rp 105 juta. Pengurangannya sekitar 20-30 persen. Bagi kami angka ini sangat besar. Kami pun mempertanyakan pengurangan anggaran ini," kata Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Said Sediohadi saat dihubungi, Rabu (14/4).

Menurut Said, pengurangan ini sangat disayangkan mengingat seluruh sekolah baik negeri maupun swasta sudah terlebih dahulu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sebab dalam RAPBS anggaran yang dicantumkan adalah anggaran yang biasanya diterima seperti tahun-tahun sebelumnya. "Ya, mau bagaimana lagi, mungkin nanti ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan, baik itu kegiatan untuk siswa maupun guru. Sebab sekolah tidak bisa berbuat apa-apa karena untuk sekolah gratis sumber dana hanya dari pemerintah. Belum lagi sampai sekarang dana tersebut belum cair yang membuat operasional sekolah tersendat," ucapnya.

Ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung memang mengalami penurunan. Bahkan untuk belanja langsung yang di dalamnya terdapat pos sekolah gratis berkurang hingga Rp 24 miliar dibandingkan dengan tahun lalu.

"Tahun lalu, anggaran untuk belanja langsung bidang pendidikan realisasinya Rp 194 miliar sementara tahun ini Rp 179 miliar. Sementara untuk pos sekolah gratis yang tahun lalu realisasinya Rp 117 miliar, tahun ini dianggarkan sekitar Rp 93 miliar.

Pengurangan, kata dia, ditentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tapi, kata Tedy, bisa jadi hal ini disebabkan karena kinerja Disdik sendiri yang kurang optimal. "Sebab dilihat dari realisasi anggaran tahun lalu di pos belanja langsung hanya 61,83 persen, dan ada Rp 112 miliar sisa anggaran yang tidak terserap. Padahal sebetulnya ini bisa dioptimalkan," katanya. (A-157)***

Catatan : Selaku pengelola pendidikan apapun kebijakan Pemerintah Kota Bandung akibat kinerja kurang maksimal disdik menyebabkan beberapa pos anggaran sekolah mengalami pengurangan, tetapi itu tak menyurutkan ataupun kinerja sekolah menjadi menurun. kita harus berani mengolah anggran yang Minimalis untuk menghasilkan  yang Maksimalis (integritas terus jaga)
Mudah-mudahan kualitas pembelajaran tidak menurun, dan kepuasan pelanggan kita terus tingkatkan.